Tumpahan Batu Bara Cemari Pantai Pangandaran, Kualitas Air Laut Menurun

PANGANDARAN - Tumpahan batu bara di perairan Pantai Pangandaran, Jawa Barat, terbukti menyebabkan pencemaran lingkungan. Hasil uji laboratorium sementara dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya perubahan signifikan pada kondisi fisik dan kimia air laut di wilayah terdampak.

Kepala DLH Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih, menjelaskan bahwa batu bara yang terkena hantaman ombak hancur menjadi partikel-partikel halus dan menyebar di perairan. Akibatnya, air laut menjadi lebih keruh dan menghitam sehingga cahaya matahari sulit menembus hingga ke dasar laut.

Kondisi tersebut berpotensi mengganggu proses fotosintesis organisme laut serta memengaruhi keseimbangan ekosistem. Hasil pengujian juga menunjukkan kadar oksigen terlarut (Dissolved Oxygen/DO) berada di bawah baku mutu, yang dapat mengancam kelangsungan hidup ikan, biota laut, hingga hasil tangkapan nelayan dan usaha budidaya perikanan di sekitar lokasi.

Meski kadar logam berat di dalam air masih berada di bawah ambang batas, hasil pemeriksaan terhadap sedimen dasar laut menunjukkan adanya kandungan logam berat seperti arsen, krom, nikel, timbal, kadmium, dan merkuri dalam jumlah yang cukup tinggi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar batu bara telah mengendap di dasar laut.

DLH memperingatkan bahwa endapan batu bara yang dibiarkan terlalu lama dapat melepaskan logam berat ke perairan melalui proses pelindian (leaching). Jika tidak segera ditangani, konsentrasi zat berbahaya tersebut dikhawatirkan terus meningkat dan memperparah pencemaran lingkungan.

Sebagai langkah awal pemulihan, pemerintah berencana mengevakuasi bangkai kapal yang diduga menjadi sumber tumpahan batu bara. Selain itu, pemerintah juga akan menghitung besaran kerugian lingkungan dan dampak sosial-ekonomi yang dialami masyarakat, terutama nelayan dan pelaku usaha pesisir.

Kementerian Lingkungan Hidup melalui Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup juga menyiapkan langkah hukum untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan pencemaran. Sementara itu, pengambilan sampel di sejumlah titik masih terus dilakukan guna memetakan sebaran polutan dan menentukan langkah penanganan selanjutnya.